PAMEKASAN || KLIKMADURA – Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan segera melaksanakan rotasi dan mutasi jabatan yang hingga kini dinilai belum jelas. Desakan itu disampaikan saat audiensi bersama Komisi I DPRD Pamekasan, Senin (6/7/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, M. Lutfi dan anggota, Wakil Bupati Pamekasan, H. Sukriyanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Drs. Taufikurrachman, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Formatur, Hendra, mengatakan kedatangannya merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang digelar pekan lalu, namun belum membuahkan hasil nyata. Dalam forum tersebut, ia menegaskan agar persoalan rotasi dan mutasi jabatan harus segera selesai dan tidak boleh terus berlarut-larut.
“Persoalan kekosongan jabatan ini tidak bisa dibiarkan lama. Pemkab harus segera mengambil langkah tegas,” katanya.
Aktivis PMII itu mendesak agar rotasi dan mutasi jabatan harus dituntaskan pada Juli 2026. Ia juga meminta agar proses tersebut dilakukan secara serentak, mulai dari jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala sekolah, kepala puskesmas, hingga direktur rumah sakit daerah.
“Pemkab wajib hukumnya menuntaskan rotasi jabatan bulan Juli ini. Rotasi juga harus dilakukan secara serentak, jangan setengah-setengah,” ujarnya.
Hendra menilai, lambannya proses rotasi jabatan tidak lepas dari isu jual beli jabatan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Pemkab Pamekasan diminta tidak bermain-main dalam urusan kepentingan publik.
“Kami akan terus mengawal. Jika tidak segera diselesaikan, kami pastikan akan ada aksi lanjutan,” ucapnya.
Menanggapi desakan tersebut, Sekda Pamekasan, Drs. Taufikurrachman, memastikan kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Pamekasan akan segera dituntaskan. Ia menyampaikan bahwa pengisian jabatan eselon II, III, dan IV akan dilakukan dengan mengedepankan aspek kompetensi dan bakat.
“Yang kosong pasti kita isi. Mudah-mudahan bulan Juli ini bisa kita selesaikan semuanya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, M. Lutfi, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat dengan instansi terkait. Langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam mendorong penyegaran birokrasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Apa yang disampaikan hari ini adalah kegelisahan publik. Insyaallah dua hari ke depan kita akan menggelar rapat dengar pendapat,” tandasnya. (ibl/nda).
