Oleh: Abrari Alzael, Budayawan & Jurnalis Senior.
***
TAHUN 1992, Emha Ainun Nadjib menulis buku, Indonesia Bagian dari Desa Saya. Salah satu dari sekian banyak substansi buku tersebut, terkait dengan desa. Terutama masyarakat desa yang bingung terhadap dampak globalisasi ketika itu.
Gelombang peradaban begitu kuat, yang tidak memungkinkan masyarakat desa sanggup menaklukkannya karena arus yang begitu kuat.
Tentang pentingnya desa, Iwan Fals pada tahun 2004 juga menyumbangkan gagasan melalui lagu berjudul Desa. Desa harus jadi kekuatan ekonomi, agar warganya tak hijrah ke kota, sepinya desa adalah modal utama, untuk bekerja dan mengembangkan diri. Begitulah penggalan lirik lagu yang pernah populer di era 2000-an awal itu.
Begitu urgennya desa, Presiden Prabowo, memangkas dana desa (DD). Alokasi DD dialihkan untuk program prioritas nasional serupa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam tabulasi persentase, DD terpangkas signifikan mencapai 70% (2026).
Kondisi ini memaksa desa fokus pada layanan dasar dan pembangunan fisik dengan anggaran terbatas. Pemerintah pusat telah menetapkan persentase dimaksud antara lain untuk ketahanan pangan (20%) dan biaya operasional maksimal 3%.
Akibat dari pengurangan ini, para kepala desa mengernyitkan dahi. Kerutan dahi kades ini berdampak domino terhadap rakyat. Dalam hukum billiard, bola yang tersodok, melahirkan hentakan pada bola yang lainnya. Mengapa situasi menjadi seperti ini, itulah pertanyaannya.
Mahmud Syaltut di era 60-an berkunjung ke Indonesia. Di depan Presiden Soekarno, Syaltut membuat istilah baru, qith’un min al jannah, Indonesia = potongan surga, waktu itu. Negeri yang subur kaya makmur, rimbun, dan gemah ripah loh jinawi. Sebegitu indahnya menurut Rektor Universitas Al Azhar Mesir itu. Sekali lagi, itu dulu.
Tahun 2007, saat masih menjadi jurnalis aktif, saya berkesempatan ke Singapura melalui jalur laut, bertolak dari Kepri. Guide yang mendampingi, bercerita bahwa terdapat sedikitnya 234 pulau-pulau kecil milik republik yang berada diantara Indonesia – Singapore.
Pulau-pulau itu, sebagian besar tak muncul lagi ke permukaan karena daratannya dikeruk, diangkut dan menjadi bahan baku reklamasi negeri yang memiliki patung singa di Merlion Park, dekat One Fullerton, di tepi Marina Bay.
Sesuai hukum Newton I, sebuah benda tidak mungkin bergerak sendiri tanpa ada benda lain yang menggerakkannya. Karena itu, dataran pulau di perairan Kepri itu pasti dilakukan pihak tertentu yang melibatkan orang dalam (Indonesia). Orang dalam yang tidak berpikir bahwa cara kerja ini tidak menguntungkan dan pasti, merugikan.
Pertama, pulau hilang (dihilangkan). Kedua, dataran Singapore lebih luas. Ketiga, lautan Singapore bertambah luas sebab dalam hukum arbitrase internasional, luas lautan sebuah negara diukur dari bibir pantai. Semakin luas Singapore akibat reklamasi, kian luas pula lautannya.
Hamparan laut Indonesia kian menyempit dengan model seperti ini. Begitulah cara kerja oknum yang berkuasa bekerja, di negeri ini, saat itu (mungkin juga hingga saat ini).
Sekira 65 tahun berlalu, setelah Mahmud Syaltut dan Soekarno wafat, lihatlah wajah negeri saat ini, babak belur. Aceh dan Sumatera, sekadar menyebut contoh, hutan dibabat dan datarannya mengelupas.
Saat hujan datang, lahirlah banjir karena tak ada lagi daya resap. Bahkan ironis, saat banjir datang di akhir tahun lalu, yang mengalir bukan saja air, tetapi gelondongan kayu yang membentuk arus besar, menampar siapa saja, bumi dan manusia.
Itu hanya tamsil kecil dari pengerukan kekayaan negeri yang manfaatnya, tidak sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Saat bumi terluka dengan konsp penambangan bergaya fosil dan terjadi berulang-ulang, inilah momentumnya, kenyataannya.
Bumi Pertiwi menangis, meski ilmuwan dan intelektual, sudah memprediksi sejak lama bahwa negara yang dikelola secara ugal-ugalan, pada akhirnya, mengalami anti-klimaks dan paradoks.
Hari ini, kekhawatiran itu : terbukti. Indonesia yang awalnya menjadi pori-pori dunia, kini, menjadi pura-pura, dalam pori-pori itu sendiri.
Indonesia mulai ruwet karena indikasi dampak perselingkuhan oknum pengusaha dan penguasa kian terasa. Nelayan mulai sulit bekerja karena lautnya dipagari. Petani kian remuk sebab hutan dibabat dan lahan pertanian menjadi cakar beton.
Green effect house kian mencairkan es di Antartika, tempat Prabowo memburu para koruptor meski pelakunya tidak berdiam di sana. Sungai keruh akibat pabrik yang mengalirkan limbah.
Tambang dikelola asing dan hasilnya lebih dinikmati pengusaha-penguasa tertentu dibanding dirasakan rakyat itu sendiri. Karena, tidak mungkin pengusaha dari mana pun asalnya, mengeruk apapun, nikel, emas, batu bara dan sejenisnya ; jika tidak melibatkan orang dalam.
Hari ini, negeri ini dibuat tergantung dan nyaris kehilangan kedaulatan terutama di bidang ekonomi. Siapa yang saat ini mengendalikan ekonomi negeri ini, rasanya, rakyat bisa memahami.
Bahkan, dalam keyakinan banyak pihak, seorang kepala negara pun, tidak bisa berbuat banyak untuk secara revolusioner, mengubah keadaan menjadi lebih baik.
Ada analisa yang menyebut bahwa terpilihnya kepala negara sudah hampir mirip dengan pemilihan kepala desa. Biasanya, di belakang calon terdapat bandar.
Begitu calon terpilih, bandar tampil sebagai yang berkuasa, setidaknya dengan kepentingan untuk mengembalikan modal saat pencalonan seseorang dan kemudian memenangkan pertarungan.
Luka bangsa ini terlalu dalam dan menyembuhkannya butuh waktu lama, jika tidak lebih parah. Pengurangan belanja yang mengalir ke desa saat ini, adalah realitas paradoks dan anti klimaks dari ugal-ugalan dalam mengemudi negara sejak orde ini dimulai.
Semakin ke sini, kian parah ganga lukanya. Ada yang dipaksakan, programnya. Ada juga yang dikurangi, dananya, dan selebihnya menyebarkan virus efi(siensi).
Tetapi, jika ikhtiar efisiensi negara berlanjut tetapi penggarongan atas kekayaan negara juga berjalan, dan orang dalam menjadi bagian tak terpisahkan dari praktek ini, maka rakyat yang seharusnya menjadi subyek, berubah menjadi pelengkap penderita.
Karena itu, negara perlu diinstal ulang, memorinya sudah lemah, keyboardnya lompat-lompat, dan operatornya gaptek. Sementara penduduknya, seperti pemain film dalam sebuah adegan perjalanan yang bertemu dengan perompak lalu mengatakan ; Kisanak, kalian sudah terkepung.
Kisah Sri Lanka perlu direnungi. Negara ini tidak kuat bayar utang karena terjadi krisis ekonomi dalam negeri. Lalu, negeri ini terpaksa melepaskan kendali atas aset strategis akibat utang dengan menyerahkan pelabuhan laut dalam Hambantota kepada Tiongkok.
Untungnya, rakyat bangsa ini sabar dan terus berdoa untuk kebaikan bangsanya. Tetapi, pemimpin bangsa jangan lupa bahwa sabar dan doa saja tak cukup, sebab Tuhan tidak terlalu teknis. (*)
