PAMEKASAN || KLIKMADURA – Keberadaan sentra pedagang kaki lima (PKL) Food Colony di Jalan Kesehatan, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Kota Pamekasan menuai sorotan. Pemicunya, karena wadah berjualan para UMKM yang menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar itu tidak berfungsi maksimal.
Aktivis Aliansi Masyarakat Intelektual (Famiki), Ilham Fajar Shodiqi mengatakan, tidak berfungsinya sentra PKL food colony secara optimal karena perencanaan dalam pembangunannya tidak matang. Akibatnya, pengelolaannya tidak jelas.
“Sejak diresmikan hingga saat ini, Food Colony belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi PKL maupun masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kurang matang dari pihak pemerintah,” katanya.
Pria yang akrab disapa Diki itu menyampaikan, fasilitas yang tersedia di area tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh PKL. Padahal, pemerintah telah menggelar berbagai kegiatan promosi, namun tidak berdampak signifikan.
“Pemerintah seharusnya melakukan kajian mendalam sebelum membangun fasilitas semacam ini. Apalagi, lokasi strategis seperti di Jalan Kesehatan semestinya bisa menjadi pusat keramaian jika dikelola dengan baik,” tuturnya.
Lembaga yang bergerak menyuarakan aspirasi masyarakat Pamekasan itu mendorong pemerintah segera mengevaluasi dan melakukan perbaikan sentra PKL pengelolaan Food Colony.
Salah langkah strategis yang bisa dilakukan yakni, pengalihan seluruh PKL dari kawasan Arek Lancor ke fasilitas yang telah disediakan.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah agar fasilitas ini tidak menjadi proyek mubazir. Jika dikelola dengan benar, sentra PKL ini bisa menjadi salah satu ikon baru bagi Pamekasan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan, Muttaqin menjelaskan, Food Colony dikelola secara mandiri oleh para PKL tanpa biaya sewa. Namun, biaya operasional seperti listrik, air, dan keamanan harus ditanggung sendiri para pedagang.
“Peminatnya memang tidak banyak karena masih ada kelonggaran dari pemerintah terhadap PKL yang berjualan di ruas jalan. Selain itu, daya tarik model dan jenis penjualan di Food Colony masih belum optimal,” tuturnya.
Ia juga mengakui, sosialisasi persuasif yang dilakukan pemerintah kurang efektif dalam menarik minat PKL untuk pindah ke Food Colony. Langkah terakhir seperti penertiban oleh Satpol PP masih dipertimbangkan dengan matang.
“Penertiban memerlukan banyak pertimbangan. Kami akan lihat nanti apakah langkah tersebut perlu dilakukan atau ada cara lain yang lebih efektif,” tandasnya. (ibl/diend)
