PAMEKASAN, klikmadura.id – BPJS Kesehatan Pamekasan terus berupaya memaksimalkan pelayanan terhadap peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Salah satu upaya yang dilakukan adalah menindak tegas fasilitas kesehatan (faskes) yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pada awal 2023, sebanyak tiga faskes diputus kontrak. Ketiganya yakni, Klinik Pratama Sinta, Klinik Fajar Habibi, Klinik Afia Medika. Pemutusan kontrak itu lantaran faskes tersebut terbukti melakukan pelanggaran.
Kepala BPJS Kesehatan Pamekasan Munaqib mengatakan, faskes wajib menjalankan nota kesepakatan dengan baik. Di antaranya, pelayanan kesehatan tanpa adanya pungutan.
Beredar kabar, ada faskes nakal yang memungut biaya terhadap pasien. Padahal, pelayanan kesehatan tersebut ditanggung oleh BPJS. Jika ditemukan pelanggaran seperti itu, masyarakat diminta tidak segan melapor.
BPJS Kesehatan akan segera menindak lanjuti. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan dijatuhkan sanksi bagi yang bersangkutan.
“Bila terbukti ada penarikan dari faskes primer maupun rujukan, BPJS Kesehatan tidak segan memberikan teguran dan sanksi dengan cepat,” katanya.
Pria asal Bangkalan itu menyampaikan, tindakan kecurangan yang dilakukan faskes dipicu oleh ketidaktahuan masyarakat tentang pelayanan apa saja yang ditanggung pemerintah dan pelayanan yang harus dibayar secara mandiri.
“Tidak semua pelayana ditanggung BPJS. Jadi, harus di cek dulu biaya tambahan itu untuk apa. Misal, orang melahirkan itu hanya ditanggung biaya persalinan saja, jadi untuk gizi ibu dan bayi atau perlengkapan bayi tidak ditanggung BPJS,” terangnya.
Dengan demikian, jika saat pelayanan kesehatan ada pungutan dari faskes, keluarga pasien harus meminta kwitansi pembayaran. Tujuannya, agar diketahui biaya yang ditarik itu untuk pembayaran apa saja.
Munaqib menyampaikan, terdapat 21 pelayanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 52 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Yakni:
1. Pelayanan Kesehatan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2.Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang Tidak Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan, Kecuali Dalam Keadaan Darurat
3. Pelayanan Kesehatan terhadap Penyakit atau Cidera Akibat Kecelakaan Kerja atau Hubungan Kerja yang Telah Dijamin oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau Menjadi Tanggungan Pemberi Kerja.
4. Pelayanan Kesehatan yang Dijamin oleh Program Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas yang Bersifat Wajib sampai Nilai yang Ditanggung oleh Program Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai Hak Kelas Rawat Peserta.
5. Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan di Luar Negeri.
6. Pelayanan Kesehatan untuk Tujuan Estetik.
7. Pelayanan untuk Mengatasi Infertilitas.
8. Pelayanan Meratakan Gigi atau Ortodonsi.
9. Gangguan Kesehatan/Penyakit Akibat Ketergantungan Obat dan/atau Alkohol.
10. Gangguan Kesehatan Akibat Sengaja Menyakiti Diri Sendiri atau Akibat Melakukan Hobi yang Membahayakan Diri Sendiri.
11. Pengobatan Komplementer, Alternatif, dan Tradisional, yang Belum Dinyatakan Efektif Berdasarkan Penilaian Teknologi Kesehatan.
12. Pengobatan dan Tindakan Medis yang Dikategorikan sebagai Percobaan atau Eksperimen.
13. Alat dan Obat Kontrasepsi, Kosmetik.
14. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
15. Pelayanan Kesehatan Akibat Bencana pada Masa Tanggap Darurat, Kejadian Luar biasa/Wabah.
16. Pelayanan Kesehatan pada Kejadian tak Diharapkan yang Dapat Dicegah.
17. Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan Dalam Rangka Bakti Sosial.
18. Pelayanan Kesehatan Akibat Tindak Pidana Penganiayaan, Kekerasan Seksual, Korban Terorisme, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pelayanan Kesehatan Tertentu yang Berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
20. Pelayanan Lainnya yang Tidak Ada Hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang Diberikan.
21. Pelayanan yang Sudah Ditanggung Dalam Program Lain.
Poin-poin pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan itu harus dipahami oleh masyarakat. Tujuannya, agar tidak mudah menjadi korban pungutan liar. (zhrh/diend)
