Pilkada Serentak 2024, LPBH NU dan LBH Muhammadiyah Pamekasan Ingatkan Netralitas Penyelenggara Negara

- Jurnalis

Rabu, 23 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LPBH NU dan LBH Muhammadiyah Pamekasan saat membacakan pernyataan sikap terkait netralitas penyelenggara negara pada Pilkada 2024.

LPBH NU dan LBH Muhammadiyah Pamekasan saat membacakan pernyataan sikap terkait netralitas penyelenggara negara pada Pilkada 2024.

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah Pamekasan mengeluarkan pernyataan resmi menjelang Pilkada 2024.

Mereka meminta seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Pamekasan menjaga netralitas dalam pesta demokrasi demi menjaga stabilitas dan menghindari perpecahan di tengah masyarakat.

Jubir LPBH NU Pamekasan, A. Gafur menyampaikan, pihaknya meminta semua instansi pemerintah, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Agama, Kementerian Agama (Kemenag), hingga Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menjaga netralitas.

Tidak hanya itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai level, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga menjaga netralitas mereka. Termasuk, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Pamekasan.

Baca juga :  KPU Pamekasan Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 666.048, Perempuan Paling Banyak!

Gafur menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif agar bisa menghindari perpecahan di tengah masyarakat Kabupaten Pamekasan.

“Kami mengingatkan agar tidak ada campur tangan dari instansi pemerintah dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur maupun paslon bupati-wakil bupati,” katanya.

Gafur mengatakan, netralitas instansi pemerintah adalah amanah undang-undang serta sumpah profesi dan jabatan yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

“Instansi pemerintah tidak boleh terlibat dalam politik praktis, termasuk kampanye dan dukungan terhadap paslon dalam Pemilukada 2024,” katanya.

Jubir LBH Muhammadiyah Pamekasan, Noor Fajari Roziq menyampaikan, tugas pemerintah adalah melindungi dan melayani masyarakat, bukan terlibat dalam politik praktis.

Baca juga :  Bupati Pamekasan Soroti Polemik Pasar Kolpajung, Dari Dugaan Jual Beli Kios Hingga Penganiayaan

“Dengan demikian, para pejabat diharapkan dapat menjaga integritas dan tidak mengarahkan pilihan masyarakat kepada paslon tertentu,” tandasnya. (ibl/diend)

Berita Terkait

Meriahkan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Imigrasi Pamekasan Hadirkan Pasporia Akhir Pekan
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung, Kadinkes Pamekasan Sebut Dokter ARZ Tak Pegang SIP
20.324 Guru se-Jatim Bakal Padati Pamekasan, HGN 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Kota Pendidikan
Tampilkan Lima Inovasi, SDN Barurambat Kota 1 Jadi Satu-satunya Sekolah Model di Pamekasan
Sebut Jurnalis “Bodrex”, Ketua PGRI Pamekasan Kritik Sikap Ketua Yayasan Al-Uswah
TMMD ke-130 Resmi Ditutup, KASAD Minta Warga Rawat Hasil Pembangunan
BPKPD Pamekasan Tegaskan Lahan TK ABA IV Belum Beralih Kepemilikan
Realisasi PAD Parkir Pamekasan Baru 86 Persen, Sekda Ragu Target Rp5 Miliar Tercapai

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:03 WIB

Meriahkan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Imigrasi Pamekasan Hadirkan Pasporia Akhir Pekan

Minggu, 15 November 2026 - 07:23 WIB

Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung, Kadinkes Pamekasan Sebut Dokter ARZ Tak Pegang SIP

Minggu, 15 November 2026 - 07:16 WIB

20.324 Guru se-Jatim Bakal Padati Pamekasan, HGN 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Kota Pendidikan

Sabtu, 14 November 2026 - 09:32 WIB

Sebut Jurnalis “Bodrex”, Ketua PGRI Pamekasan Kritik Sikap Ketua Yayasan Al-Uswah

Kamis, 12 November 2026 - 14:49 WIB

TMMD ke-130 Resmi Ditutup, KASAD Minta Warga Rawat Hasil Pembangunan

Berita Terbaru