Pilkada Serentak 2024, LPBH NU dan LBH Muhammadiyah Pamekasan Ingatkan Netralitas Penyelenggara Negara

- Jurnalis

Rabu, 23 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LPBH NU dan LBH Muhammadiyah Pamekasan saat membacakan pernyataan sikap terkait netralitas penyelenggara negara pada Pilkada 2024.

LPBH NU dan LBH Muhammadiyah Pamekasan saat membacakan pernyataan sikap terkait netralitas penyelenggara negara pada Pilkada 2024.

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah Pamekasan mengeluarkan pernyataan resmi menjelang Pilkada 2024.

Mereka meminta seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Pamekasan menjaga netralitas dalam pesta demokrasi demi menjaga stabilitas dan menghindari perpecahan di tengah masyarakat.

Jubir LPBH NU Pamekasan, A. Gafur menyampaikan, pihaknya meminta semua instansi pemerintah, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Agama, Kementerian Agama (Kemenag), hingga Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menjaga netralitas.

Tidak hanya itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai level, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga menjaga netralitas mereka. Termasuk, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Pamekasan.

Baca juga :  Diisukan Cawe-cawe Dongkrak Perolehan Suara Paslon, Begini Tanggapan Tegas Kapolres Pamekasan!

Gafur menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif agar bisa menghindari perpecahan di tengah masyarakat Kabupaten Pamekasan.

“Kami mengingatkan agar tidak ada campur tangan dari instansi pemerintah dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur maupun paslon bupati-wakil bupati,” katanya.

Gafur mengatakan, netralitas instansi pemerintah adalah amanah undang-undang serta sumpah profesi dan jabatan yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

“Instansi pemerintah tidak boleh terlibat dalam politik praktis, termasuk kampanye dan dukungan terhadap paslon dalam Pemilukada 2024,” katanya.

Jubir LBH Muhammadiyah Pamekasan, Noor Fajari Roziq menyampaikan, tugas pemerintah adalah melindungi dan melayani masyarakat, bukan terlibat dalam politik praktis.

Baca juga :  Empat Abad Jejak Dakwah Syekh Bilfaqih, LPI ABFA Rawat Warisan Ulama Lewat Pawai Budaya

“Dengan demikian, para pejabat diharapkan dapat menjaga integritas dan tidak mengarahkan pilihan masyarakat kepada paslon tertentu,” tandasnya. (ibl/diend)

Berita Terkait

Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara
Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan
21 Kapus se-Pamekasan Ikuti Upacara HKN ke-62, Enam Puskesmas Raih Penghargaan
Peringati HKN ke-62, Pemkab Pamekasan Tekankan Sinergi dan Kolaborasi Pentahelix 
Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan
Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung Dokter ARZ Disorot, DPRD Pamekasan Bakal Panggil Dinkes dan IDI
Nama Hamid Tak Tercantum dalam Surat Kuasa, Eksepsi Diterima Hakim PN Pamekasan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:57 WIB

Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara

Kamis, 19 November 2026 - 08:44 WIB

Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan

Kamis, 19 November 2026 - 08:26 WIB

21 Kapus se-Pamekasan Ikuti Upacara HKN ke-62, Enam Puskesmas Raih Penghargaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:17 WIB

Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 08:51 WIB

Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027

Berita Terbaru