Disdikbud Pamekasan Tak Punya Data Akreditasi SMP

- Jurnalis

Jumat, 6 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANTAI: Pengendara melintas di depan SMPN 2 Pamekasan. (LAILIYATUN NURIYAH / KLIK MADURA)

SANTAI: Pengendara melintas di depan SMPN 2 Pamekasan. (LAILIYATUN NURIYAH / KLIK MADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pamekasan menjamur. Buktinya, hingga kini sudah ada 181 lembaga. Sayangnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan tidak memiliki data akreditasi masing-masing sekolah tersebut.

Kabid Pembinaan SMP, Disdikbud Pamekasan Ridwan mengaku kurang mengetahui jumlah sekolah yang terakreditasi. Pihaknya tidak memiliki data akreditasi sekolah untuk ketagori baik, sangat baik dan unggul. “Kalau data akreditasi itu kami tidak punya,” ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini tidak ada sekolah yang akan melakukan akreditasi. Di tahun 2024, hanya dua SMP swasta di Kecamatan Proppo yang melakukan akreditasi.

Baca juga :  Dukung Program 100 Hari Kerja Pemkab Pamekasan, Bank Jatim Serahkan Bantuan 46 Gerobak PKL

Ridwan menyampaikan, akreditasi sekolah sebagai penunjang untuk mengetahui kualitas, juga kinerja para warga sekolah tersebut. Ada delapan standard pendidikan nasional yang harus terpenuhi untuk mengantongi akreditasi.

IMG-20250606-WA0005
IMG-20250606-WA0004
IMG-20250606-WA0003
IMG-20250606-WA0006
previous arrow
next arrow

“Semua standar yang telah ditentukan harus dipenuhi,” terangnya.

Akreditasi bisa dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sekali. Rentang waktu tersebut dirasa cukup bagi sekolah untuk melakukan persiapan. Baik mempersiapkan fasilitas sekolah, sarpras, penguatan sistem, kelayakan tenaga pendidik dan sebagainya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan Saedy Romli mengaku heran jika Disdikbud Pamekasan tidak memiliki data sekolah yang terakreditasi.

Baca juga :  Puluhan Tahun Terbengkalai, Pelabuhan Pasean Akan Direhabilitasi, Butuh Anggaran Rp 10 Miliar

Namun, apabila hal tersebut benar terjadi, politisi Partai Gelora itu meminta agar pendataan segera dilakukan.

Tujuannya, untuk mengontrol kualitas sekolah. Sebab, akreditasi tersebut adalah instrumen untuk mengetahui apakah kualitas sekolah tersebut baik, sangat baik atau bahkan unggul.

“Pendataan harus segera dilakukan jika memang tidak memiliki data akreditasi, agar kebijakan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pamekasan lebih tepat,” tukasnya. (enk/diend)

Berita Terkait

Kurir JNT Dicekik Sampai Berdarah, Polres Pamekasan Turun Tangan
Kecewa Berat, Wali Murid SDIT Al-Uswah Pamekasan Bakal Minta Uang Pembangunan Rp 8 Juta Dikembalikan
Masalah Internal SDIT Al-Uswah Pamekasan Semakin Akut, Guru Mundur Berjamaah, Murid Ancang-Ancang Pindah Sekolah
Sejumlah Guru SDIT Al-Uswah Pamekasan Diberhentikan Sepihak, Wali Murid Pindahkan Anaknya
Tak Ideal, Pamekasan Hanya Punya Satu Dokter Spesialis Tulang
Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Pamekasan Tinggi
Peringati Tahun Baru Hijriah, Hijabi Madura Gelar Santunan Anak Yatim dan Sarapan Gratis
Ahli Hukum Pidana Unira Sebut Penghentian Kasus Dugaan Korupsi GBP Langgar Aturan

Berita Terkait

Selasa, 1 Juli 2025 - 06:14 WIB

Kurir JNT Dicekik Sampai Berdarah, Polres Pamekasan Turun Tangan

Senin, 30 Juni 2025 - 10:26 WIB

Kecewa Berat, Wali Murid SDIT Al-Uswah Pamekasan Bakal Minta Uang Pembangunan Rp 8 Juta Dikembalikan

Minggu, 29 Juni 2025 - 08:59 WIB

Masalah Internal SDIT Al-Uswah Pamekasan Semakin Akut, Guru Mundur Berjamaah, Murid Ancang-Ancang Pindah Sekolah

Sabtu, 28 Juni 2025 - 12:13 WIB

Sejumlah Guru SDIT Al-Uswah Pamekasan Diberhentikan Sepihak, Wali Murid Pindahkan Anaknya

Sabtu, 28 Juni 2025 - 02:51 WIB

Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Pamekasan Tinggi

Berita Terbaru