PAMEKASAN || KLIKMADURA – Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, akhirnya buka suara menanggapi derasnya pemberitaan yang menyoroti kinerja pemerintahannya sejak dilantik bersama Wakil Bupati Sukriyanto pada 19 Maret 2025. Tidak hanya soal pembangunan, pemberitaan itu juga merembet pada urusan pribadi dan rumah tangganya.
Kiai Kholilurrahman menegaskan, kemerdekaan pers harus tetap didukung demi penyampaian informasi yang objektif kepada masyarakat. Media, kata dia, merupakan mitra pemerintah sekaligus pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi daerah.
“Sudah bukan eranya informasi dikunci. Media adalah mitra pemerintah dalam menyampaikan pembangunan,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Namun, mantan anggota DPR RI itu menekankan pentingnya keberimbangan dalam setiap berita. Informasi sepihak tanpa konfirmasi, menurutnya, berpotensi menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
“Tabayun atau klarifikasi adalah syarat mutlak. Informasi harus utuh agar tidak menimbulkan tafsir macam-macam,” imbuhnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua PCNU Pamekasan ini menegaskan bahwa dirinya tidak meminta media untuk membela atau berpihak pada pemerintah. Yang dibutuhkan, kata dia, hanya pemberitaan yang adil dan berimbang.
“Saya tidak minta media membela pemerintah. Cukup sajikan informasi yang berimbang,” tegas pengasuh Pesantren Matsaratul Huda Panempan itu.
Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu juga mengingatkan agar pers tetap bebas dari campur tangan pemerintah. Kebebasan mencari, memperoleh, dan menyimpan informasi harus dijaga agar media tidak terjebak pada informasi hoaks maupun tendensius.
“Pers yang bertanggung jawab adalah pers yang objektif, bukan yang menebar hoaks dan subjektif,” tandasnya. (nda)
