PAMEKASAN || KLIKMADURA – Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya siap dijalankan. Sejumlah posisi penting untuk mendukung aktivitas pendidikan dan asrama masih kosong.
Bahkan, formasi sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada dinilai belum memadai.
Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Pamekasan Lukman Hakim menyebutkan, beberapa posisi masih belum terisi. Salah satunya juru masak, yang hingga kini belum ada.
Padahal, keberadaan juru masak itu sangat krusial untuk menunjang kebutuhan konsumsi harian siswa yang tinggal di asrama.
Tak hanya itu, jumlah wali asuh pun belum sesuai dengan rasio ideal. Dari total 50 siswa yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, seharusnya tersedia lima orang wali asuh.
Masing-masing bertanggung jawab mendampingi 10 anak. Namun, saat ini hanya tersedia tiga wali asuh.
“Jumlah siswa terdiri dari 50 orang maka jumlah wali asuh harus lima orang. Kalau satpam kami rasa harus lebih dari satu karena untuk keamanan juga, dan CS itu harusnya dua orang, bahkan bendahara SR juga kurang,” jelas Lukman.
Di sisi lain, jumlah guru sudah mencukupi. Saat ini, ada 13 guru termasuk kepala sekolah, serta dua orang wali asrama. Bahkan, Lukman mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial RI telah menyiapkan tambahan enam orang tenaga. Hanya saja, belum diketahui formasi apa yang akan mereka isi.
Lukman menegaskan, semua proses penentuan SDM sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten hanya berperan sebagai fasilitator dan pengawas pelaksanaan program.
“Pelaksanaan teknisnya juga melalui kami, tapi yang berhak memberi ACC itu pusat,” ujarnya.
Lokasi sementara Sekolah Rakyat bertempat di eks gedung Akademi Keperawatan (Akper) di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu. Saat ini, bangunan tersebut masih dalam proses renovasi.
Sejumlah ruang yang tengah dibenahi antara lain asrama putra dan putri, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, mushala, toilet, dapur, dan ruang makan.
Progres renovasi saat ini baru mencapai 60 persen. Padahal, berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat, seluruh pengerjaan ditarget rampung akhir bulan ini.
Namun, Lukman mengakui, penyelesaian proyek bisa saja molor dari jadwal karena beberapa kendala di lapangan.
“Iya namanya juga proses renovasi, terkadang di lapangan juga ada beberapa kendala,” ujar dia.
Total anggaran rehabilitasi bangunan Sekolah Rakyat ini mencapai Rp 3 miliar. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (enk/pw)
