Penanganan Kasus Kepala Bayi Terputus di Puskesmas Modung Lamban, Kuasa Hukum Korban Soroti Kinerja Polres Bangkalan

- Jurnalis

Selasa, 3 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuasa hukum keluarga korban kepala bayi terputus foto bersama usai mendatangi Polres Bangkalan. (DOK. KLIKMADURA)

Kuasa hukum keluarga korban kepala bayi terputus foto bersama usai mendatangi Polres Bangkalan. (DOK. KLIKMADURA)

BANGKALAN || KLIKMADURA – Kasus kematian bayi dengan kepala terputus di Puskesmas Modung, Kecamatan Bangkalan belum mendapatkan tindakan serius oleh aparat penegak hukum (APH).

Polres Bangkalan baru menerbitkan surat perintah tugas penyidikan yang diserahkan kepada keluarga korban, Minggu, (11/5/2025).

Lukman Hakim, selaku kuasa hukum korban mengatakan, kasus tersebut berjalan sekitar satu tahun. Namun, hingga sekarang belum ada tindakan tegas terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Modung, Bangkalan.

“Kami kembali mendatangi Polres Bangkalan untuk menanyakan surat permohonan rekomendasi dari MDP (majelis disiplin profesi), karena surat itu langsung diserahkan kepada Polres Bangkalan,” ujarnya.

Baca juga :  PDI Perjuangan Yakin Rekomendasi untuk Mahfud Nyalon Bupati Bangkalan Segera Turun

Lukman Hakim mengaku akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Tenaga kesehatan yang diduga lalai menjalankan tugas sehingga mengakibatkan kepala bayi terputus itu harus ditindak tegas.

“Polres Bangkalan mengaku telah mengirim surat kepada Majelis Disiplin Profesi terkait kasus ini. Suratnya berisi permohonan rekomendasi dan pemberitahuan penyidikan dari Kasat Reskrim Polres Bangkalan Nomor B/245/V/RES.1.24/2025/Reskrim,” jelasnya, Selasa, (3/6/2025).

Diketahui, MDP merupakan lembaga yang memiliki kewenangan menyelidiki pelanggaran disiplin profesi di bidang kesehatan.

Lembaga tersebut juga berwenang menjatuhkan sanksi kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terbukti melanggar.

Baca juga :  Cek Situasi Masa Tenang Pemilu 2024, Kapolda Jatim Keliling Madura Lewat Jalur Pantura

“Hasil koordinasi dengan MDP, surat hasil sidang etik telah diberikan kepada Polres Bangkalan. Akan tetapi, pihak kepolisian mengaku suratnya belum diterima. Ini pelayanan yang sangat lamban,” tambahnya.

“Jika hasil permohonan rekomendasi dari MDP tidak sesuai harapan korban, kami akan melakukan langkah hukum lainnya,” tandasnya. (san/diend)

Berita Terkait

Pegadaian Syariah Gelar Festival Tring 2026 di Bangkalan, Ribuan Masyarakat Tumpah Ruah
Sandur Madura, Warisan Agraris yang Menari di Tengah Zaman
Warga Resah Dugaan Pertalite Oplosan di Bangkalan, HMI Desak Pertamina dan Aparat Lakukan Investigasi Lanjutan
PHE West Madura Offshore, Energi dan Mimpi Nyata Masyarakat Madura
HIMMAN UTM Gaungkan Cinta Lingkungan Lewat Society Festival 2025, Bupati Beri Aspirasi
Jejak PHE WMO di Tanah Garam: Menjaga Energi, Menumbuhkan Kehidupan
Mahasiswa UTM Latih Ibu-Ibu Pesisir Pamekasan Jadi Pengusaha Ikan Asap Mandiri
Warga Desa Baipajung Bangkalan Antusias Sambut Diskon 50 Persen Tambah Daya Listrik

Berita Terkait

Minggu, 25 Januari 2026 - 05:19 WIB

Pegadaian Syariah Gelar Festival Tring 2026 di Bangkalan, Ribuan Masyarakat Tumpah Ruah

Kamis, 4 Desember 2025 - 23:57 WIB

Sandur Madura, Warisan Agraris yang Menari di Tengah Zaman

Senin, 3 November 2025 - 05:36 WIB

Warga Resah Dugaan Pertalite Oplosan di Bangkalan, HMI Desak Pertamina dan Aparat Lakukan Investigasi Lanjutan

Kamis, 23 Oktober 2025 - 19:15 WIB

PHE West Madura Offshore, Energi dan Mimpi Nyata Masyarakat Madura

Selasa, 21 Oktober 2025 - 03:36 WIB

HIMMAN UTM Gaungkan Cinta Lingkungan Lewat Society Festival 2025, Bupati Beri Aspirasi

Berita Terbaru