SAMPANG || KLIKMADURA – Kasus pencubitan siswa di SDN Gunung Rancak 1, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, berbuntut pemindahan tugas seorang guru bernama Husnan.
Guru tersebut dimutasi ke salah satu sekolah di Desa Bira Barat setelah orang tua siswa mengadukan persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang.
Keputusan mutasi itu memunculkan tanda tanya. Sebab, Kepala SDN Gunung Rancak 1, Sholihin, mengaku tidak mengetahui secara pasti pertimbangan maupun alasan administratif di balik keputusan pemindahan tugas tersebut.
Sholihin menegaskan, kabar yang menyebut Husnan dipecat tidak benar. Menurut dia, guru tersebut hanya dipindahkan ke sekolah lain berdasarkan keputusan Disdik Sampang.
“Kabar yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya benar. Pak Husnan tidak dipecat, melainkan dimutasi ke Desa Bira Barat. Itu keputusan langsung dari Dinas Pendidikan, kami tidak memiliki wewenang,” ujar Sholihin saat dikonfirmasi Klik Madura, Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, persoalan bermula dari peristiwa pencubitan terhadap seorang siswa pada 14 Oktober 2026. Kejadian tersebut kemudian diketahui orang tua siswa setelah anaknya menceritakan peristiwa yang dialaminya.
Tak terima dengan kejadian itu, kedua orang tua siswa berinisial B dan N mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan. Bahkan, mereka sempat berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan Husnan ke kepolisian dan melakukan visum terhadap anaknya.
“Jadi, yang bersangkutan mencubit salah satu siswa pada 14 Oktober lalu. Setelah anaknya memberitahukan kepada orang tuanya, kedua orang tua anak tersebut mendatangi sekolah dan bahkan sempat ingin melaporkan guru tersebut kepada kepolisian,” jelasnya.
Pihak sekolah bersama komite sekolah, kata Sholihin, sempat berupaya memediasi kedua belah pihak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari penyelesaian agar persoalan tidak berlanjut ke proses hukum.
Namun, meski rencana pelaporan ke polisi akhirnya tidak terlaksana, orang tua siswa tetap menyampaikan pengaduan kepada Disdik Sampang.
“Kami bersama komite sekolah sempat bernegosiasi dengan orang tua murid karena mereka sudah berencana melakukan visum. Namun, meskipun akhirnya batal melapor ke polisi, mereka tetap melaporkan persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan,” imbuhnya.
Pengaduan tersebut kemudian berujung pada terbitnya surat mutasi terhadap Husnan. Sholihin mengaku pihak sekolah tidak pernah mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai dasar pertimbangan keputusan tersebut.
“Kami juga kaget. Sabtu lalu, tanggal 8 November, kami sudah menerima surat mutasi dari Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Sholihin menduga pemindahan tugas itu merupakan hasil komunikasi langsung antara orang tua siswa dengan Disdik Sampang. Dia bahkan menyinggung kemudahan akses komunikasi orang tua siswa tersebut dengan pihak terkait.
“Ini murni hasil komunikasi antara orang tua murid dan Dinas Pendidikan. Memang orang tua murid tersebut orang lapangan, jadi aksesnya sudah pasti gampang,” tambahnya.
Di tengah polemik tersebut, muncul keterangan berbeda dari teman sekelas siswa yang menjadi korban. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada pihak sekolah, cubitan yang dilakukan Husnan disebut tidak terlalu keras dan tidak meninggalkan bekas pada tubuh siswa.
Meski demikian, keterangan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan secara utuh kondisi yang dialami siswa. Peristiwa pencubitan, termasuk dampak fisik maupun psikologis terhadap anak, tetap membutuhkan klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan keterangan para pihak.
Di luar persoalan dugaan tindakan terhadap siswa, keputusan pemindahan tugas Husnan juga menjadi perhatian dari sisi tata kelola kepegawaian.
Dalam sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN), pemindahan pegawai bukan keputusan yang dapat dilakukan tanpa dasar dan pertimbangan administratif. Kebijakan tersebut harus mengacu pada kewenangan pejabat yang berwenang, kebutuhan organisasi, kompetensi, serta prinsip sistem merit.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Sementara itu, Pejabat yang Berwenang memiliki peran dalam proses manajemen ASN, termasuk mengusulkan pemindahan kepada PPK.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa manajemen ASN harus dijalankan berdasarkan sistem merit, yakni dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi.
Selain itu, ketentuan manajemen PNS dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 17 Tahun 2020 juga mengatur sejumlah aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan mutasi.
Apabila pemindahan tugas dilakukan sebagai konsekuensi atas dugaan pelanggaran disiplin, mekanismenya juga harus memperhatikan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Aturan tersebut mengatur tingkatan hukuman disiplin, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, termasuk jenis sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
Dengan demikian, apabila mutasi Husnan dimaksudkan sebagai bentuk hukuman disiplin, keputusan tersebut semestinya tidak mengabaikan mekanisme pemeriksaan dan ketentuan penjatuhan sanksi yang berlaku.
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, Klik Madura telah berupaya menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang guna mengonfirmasi alasan pemindahan tugas Husnan.
Namun, hingga berita ini ditulis, pihak Disdik belum memberikan penjelasan mengenai dasar hukum, pertimbangan administratif, maupun mekanisme yang digunakan dalam menerbitkan surat mutasi tersebut.
Klarifikasi Disdik menjadi penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar. Di antaranya, apakah mutasi tersebut merupakan bagian dari kebutuhan organisasi atau berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan guru bersangkutan.
Selain itu, perlu dipastikan apakah keputusan tersebut telah melalui prosedur kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Klik Madura akan terus berupaya meminta keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang maupun pihak terkait lainnya agar persoalan ini dapat diungkap secara utuh.
Sebab, dalam perkara yang melibatkan tenaga pendidik dan siswa, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian utama. Namun, pada saat yang sama, hak guru untuk mendapatkan pemeriksaan dan keputusan kepegawaian yang sesuai prosedur juga tidak boleh diabaikan.
Transparansi pemerintah daerah dalam menjelaskan dasar penerbitan keputusan mutasi menjadi penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan spekulasi maupun preseden buruk dalam tata kelola pendidikan di Kabupaten Sampang. (ali/nda)
