Oleh: Prengki Wirananda, Pemred Klik Madura.
***
SAYA bukan kader partai. Bukan pula orang partai. Saya hanya penikmat dinamika politik tanah air. Penikmat yang sesekali merasa sesak melihat tingkah pola para politisi. Terbaru, soal mekanisme pilkada.
Mayoritas partai politik di Senayan tiba-tiba kompak. Kepala daerah sebaiknya dipilih oleh DPRD. Gila. Di tengah koor itu, hanya satu partai yang berdiri tegak dan berkata tidak. PDI Perjuangan.
Di saat banyak partai memilih jalan pintas, partai moncong putih justru memilih jalan terjal. Kini, PDI Perjuangan memasuki usia 53 tahun. Angka yang tidak lagi muda, tetapi juga belum renta. Usia yang seharusnya matang.
Dan dalam demokrasi, kematangan itu tampak jelas dari satu sikap penting menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Penolakan itu terlihat sederhana. Namun sesungguhnya sangat mendasar. Ini bukan soal teknis pemilu. Bukan pula soal menang atau kalah dalam kontestasi kekuasaan. Ini soal arah.
Tapi, ini soal apakah demokrasi Indonesia tetap berjalan di jalan raya yang terbuka, atau pelan-pelan dibelokkan ke lorong belakang yang sempit dan gelap.
Pemilihan kepala daerah melalui Dewan selalu terdengar manis di permukaan. Katanya lebih murah. Katanya lebih efisien. Katanya mengurangi konflik. Kata katanya memang terdengar rasional.
Tapi justru di situlah masalahnya. Sejarah kita mencatat hal yang sebaliknya. Saat kepala daerah dipilih DPRD, demokrasi lokal paling rawan tersandera. Keputusan lahir bukan dari bilik suara, melainkan dari ruang lobi. Bukan dari kehendak rakyat, tetapi dari kompromi elite.
Reformasi 1998 tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari kejenuhan panjang terhadap politik yang tertutup, elitis, dan penuh transaksi. Pemilihan langsung kepala daerah adalah salah satu koreksi terpenting atas masa lalu itu.
Rakyat tidak lagi menitipkan suaranya kepada segelintir orang. Rakyat memegangnya sendiri. Dari situlah legitimasi tumbuh. Dari situlah akuntabilitas bekerja.
Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sama artinya dengan memutar jarum sejarah ke belakang. Ini bukan inovasi. Ini restorasi sistem lama yang telah terbukti bermasalah.
Langkah mundur yang dibungkus bahasa rasional. Padahal demokrasi tidak pernah dirancang untuk memudahkan kekuasaan. Demokrasi justru hadir untuk merepotkan penguasa. Agar selalu diawasi. Agar tidak liar.
Di sinilah mudarat itu berlapis lapis. Ketika pemilihan dilakukan oleh Dewan, ruang konspirasi terbuka lebar. Bukan konspirasi ala film, melainkan konspirasi politik yang dijelaskan secara dingin oleh teori.
C Wright Mills menyebutnya sebagai kekuasaan elite. Segelintir aktor yang saling terhubung oleh kepentingan, modal, dan akses. Dalam ruang yang sempit, kesepakatan lebih mudah dicapai. Bukan demi kepentingan publik, melainkan demi stabilitas elite.
Pemilihan melalui DPRD menciptakan apa yang oleh ilmuwan politik disebut elite capture. Demokrasi tetap ada di atas kertas, tetapi isinya dikosongkan. Rakyat hanya menjadi latar belakang.
Kepala daerah lebih sibuk menjaga relasi dengan elite politik ketimbang mendengar suara warga. Akuntabilitas pun bergeser arah. Dari rakyat ke Dewan. Dari publik ke ruang tertutup.
Karena itu, sikap PDI Perjuangan menolak wacana ini layak diapresiasi. Di usia 53 tahun, partai berlambang banteng itu menunjukkan konsistensi yang tidak semua partai mampu menjaganya. Tetap berada di jalur rakyat.
Sejak awal, partai ini lahir dari rahim perlawanan terhadap politik elitis. Menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah kelanjutan logis dari sejarah itu. Bukan manuver sesaat. Bukan kalkulasi pendek.
Dalam politik, konsistensi adalah barang mahal. Godaan pragmatisme selalu datang. Apalagi ketika alasan efisiensi dijadikan pembenaran.
Namun, PDIP memilih berdiri di sisi yang tidak selalu populer di kalangan elite, tetapi relevan bagi demokrasi. Ini sikap kesatria. Menjaga prinsip ketika arus kekuasaan justru bergerak ke arah sebaliknya.
Demokrasi memang berisik. Kadang melelahkan. Sering mahal. Tetapi demokrasi yang dipangkas demi kenyamanan elite justru jauh lebih mahal biayanya bagi masa depan bangsa.
Maka ketika PDI Perjuangan di usia ke 53 masih memilih mempercayakan kedaulatan kepada rakyat, publik patut mencatatnya. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling efisien mengatur kekuasaan. Sejarah hanya mencatat siapa yang setia menjaga hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.
Dan, PDI Perjuangan masih berjalan di jalur yang sama sejak awal. Jalur rakyat. Selamat ulang tahun PDI Perjuangan. Satyam Eva Jayate.!! (*)
