PAMEKASAN || KLIKMADURA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi. Tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan, Mohammad Saedy Romli. Menurutnya, program MBG memiliki efek berantai yang menyentuh berbagai sektor, terutama ekonomi kerakyatan.
“Program ini berdampak pada pengurangan angka pengangguran. Dalam satu dapur MBG saja bisa menyerap sekitar 50 tenaga kerja dengan pembagian tugas yang jelas, mulai dari mencuci bahan, memotong sayuran, memasak nasi, hingga menyiapkan makanan untuk siswa,” ungkap Edy, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, perputaran ekonomi juga terjadi pada sektor rantai pasok bahan pangan, seperti beras, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya yang disuplai dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, manfaat program MBG dirasakan lebih luas, tidak hanya oleh penerima makanan.
Edy menegaskan, penilaiannya tersebut bukan semata karena Partai Gelora Indonesia berada dalam koalisi pemerintah. Secara teoritis dan praktis, kata dia, program MBG memang memiliki konsep yang baik dan memberi banyak manfaat, meski di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala.
“Memang ada beberapa masalah seperti keracunan makanan atau makanan basi. Tapi sejauh ini program ini masih berjalan dengan baik dan terus dievaluasi,” ujarnya.
Ke depan, lanjut Edy, akan diterapkan sistem pemerataan pelaksanaan MBG. Setiap dapur ditargetkan memasak maksimal 2.500 hingga 3.000 porsi per hari. Badan Gizi Nasional (BGN) juga disebut akan lebih fokus pada kualitas dan keamanan pangan.
“BGN saat ini konsen pada kualitas. Keamanan makanan menjadi hal paling penting. Karena itu, akan dilakukan audit bersama Sucofindo, termasuk penerapan standar keamanan pangan dan sistem HACCP,” terangnya.
Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan itu menambahkan, hasil audit nantinya akan melahirkan standardisasi dapur dengan klasifikasi A, B, dan C. Klasifikasi tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah penerima manfaat serta besaran sewa dapur yang ditetapkan sebesar Rp6 juta per hari.
“Saya kira pemerintah sudah maksimal dalam menjalankan program ini. Harapannya, MBG bisa terus berlanjut. Namun, jika masih ada mitra atau SPPG yang mengurangi porsi MBG, itu menurut saya sudah masuk kategori tamak,” pungkasnya. (enk/nda)
