SAMPANG || KLIKMADURA – Mantan Wakil Bupati Sampang periode 2019–2024, Abdullah Hidayat, akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang.
Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi gedung SMP di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang tahun anggaran 2024.
Pemeriksaan terhadap mantan orang nomor dua di Kabupaten Sampang itu berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Pemanggilan tersebut merupakan kali kedua setelah sebelumnya Abdullah Hidayat tidak memenuhi undangan pemeriksaan dari korps Adhyaksa.
Kasus yang tengah didalami Kejari Sampang tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan 19 paket proyek pembangunan RKB dan rehabilitasi gedung SMP. Total anggaran proyek itu mencapai sekitar Rp7,5 miliar.
Kasi Intelijen Kejari Sampang, Diecky Eka Koes Andriansyah, membenarkan bahwa Abdullah Hidayat telah memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.
“Benar, yang bersangkutan telah kami panggil untuk dimintai keterangan,” ungkap Diecky, Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, pemanggilan kedua dilakukan setelah mantan Wabup Sampang tersebut sebelumnya tidak dapat hadir. Pemanggilan ulang itu juga disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang baru.
Diecky menegaskan, Kejari Sampang tidak akan membatasi pemeriksaan hanya terhadap pihak-pihak tertentu. Siapa pun yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut berpeluang dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Sejak awal sudah kami tegaskan bahwa setiap pihak yang memiliki keterkaitan akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” tegasnya.
Sementara itu, Abdullah Hidayat belum memberikan penjelasan terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi. Upaya konfirmasi yang dilakukan Klik Madura melalui pesan singkat maupun sambungan telepon WhatsApp hingga berita ini ditulis belum mendapat tanggapan.
Diketahui, perkara dugaan korupsi proyek pembangunan RKB dan rehabilitasi gedung SMP di lingkungan Disdik Sampang tersebut mencakup 19 paket pekerjaan dengan total anggaran sekitar Rp7,5 miliar.
Berdasarkan hasil penelusuran perkara, kerugian negara sementara ditaksir mencapai Rp2,7 miliar.
Pemanggilan Abdullah Hidayat menjadi bagian dari langkah Kejari Sampang untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pendidikan yang bersumber dari anggaran tahun 2024 tersebut.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan proyek itu diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Kejari Sampang sendiri menegaskan bahwa proses pendalaman akan dilakukan terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Hingga kini, pemeriksaan Abdullah Hidayat masih dalam kapasitas sebagai saksi. Pemanggilan dan pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan ataupun membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. (ali/nda)
