SAMPANG || KLIKMADURA – Krisis air bersih masih membayangi Kabupaten Sampang, Jawa Timur, setiap musim kemarau. Di tengah persoalan yang berdampak pada 94 desa tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran jumbo.
Yakni, Rp7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk pembangunan sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
Program tersebut menyasar 14 desa yang tersebar di lima kecamatan. Namun, cakupan pembangunan itu masih terbatas dibandingkan dengan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang.
Badan yang bertanggung jawab terhadap kebencanaan itu mencatat 94 desa dari total 180 desa dan kelurahan di 14 kecamatan terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
Koordinator Pelaksana Program APAM PAMSIMAS Sampang, Akhmad Munirruzaman, mengatakan, setiap titik pembangunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp500 juta.
Pengerjaan dijadwalkan berlangsung selama 120 hari kerja, terhitung sejak 20 Agustus hingga 18 Desember 2026.
Setiap titik pembangunan PAMSIMAS ditargetkan mampu melayani sedikitnya 65 sambungan rumah (SR). Dengan target tersebut, program ini diharapkan dapat memperluas akses air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang kerap mengalami keterbatasan pasokan saat kemarau.
“Saat ini, capaian fisik pengerjaan telah menyentuh angka 10 hingga 20 persen,” ungkap Akhmad, Rabu (14/10/2026).
Meski pembangunan telah berjalan, luasnya wilayah terdampak kekeringan menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pemenuhan kebutuhan air bersih di Sampang.
Sebab, pembangunan yang menyasar 14 desa belum mencakup seluruh wilayah yang tercatat mengalami dampak kekeringan.
Pelaksanaan program hingga Desember 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun infrastruktur air minum berbasis masyarakat.
Penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal dan pencapaian target sambungan rumah menjadi faktor penting agar fasilitas tersebut segera dapat dimanfaatkan warga.
Data BPBD Sampang yang mencatat dampak kekeringan di 94 desa pada 14 kecamatan menunjukkan bahwa persoalan air bersih masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Selain pembangunan infrastruktur, penanganan dampak kekeringan juga diperlukan agar masyarakat di wilayah terdampak dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Dengan alokasi anggaran Rp7 miliar pada 2026, program PAMSIMAS diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di desa sasaran.
Namun, perluasan jangkauan layanan tetap menjadi tantangan agar kebutuhan air bersih warga di wilayah lain yang terdampak kekeringan juga dapat tertangani. (ali/nda)
