PAMEKASAN || KLIKMADURA – Rencana revitalisasi empat sentra pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan gagal direalisasikan tahun ini meski anggaran miliaran rupiah telah tersedia.
Proyek yang menyasar sentra PKL Food Colony, Sae Rassah, Sae Salera, dan eks PJKA tersebut memiliki alokasi anggaran konstruksi Rp3,7 miliar, belum termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan, Salehoddin, mengatakan, anggaran untuk pengerjaan fisik masih tersedia dalam APBD murni. Namun, sisa waktu pelaksanaan dinilai terlalu mepet untuk merealisasikan pembangunan fisik pada tahun ini.
“APBD murni, anggarannya masih ada. Tapi, yang mau dikerjakan itu tidak mungkin dengan sisa waktunya yang mepet seperti ini,” jelasnya.
Akibatnya, anggaran untuk pekerjaan yang tidak terlaksana berpotensi menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun. Meski demikian, Diskop UKM dan Naker Pamekasan tetap menuntaskan perencanaan revitalisasi sentra PKL Food Colony sebelum tahun anggaran berakhir.
Sementara itu, pembangunan fisik Food Colony dan tiga sentra PKL lainnya direncanakan berlangsung pada 2027. Salehoddin menyatakan, pihaknya berkomitmen merealisasikan pekerjaan tersebut semaksimal mungkin apabila anggaran tersedia pada tahun depan.
“Iya perencanaan saja di food colony dengan sisa waktu 1,5 bulan ini. Untuk fisiknya Insya Allah semuanya di tahun depan,” terang Salehoddin.
Berdasarkan rincian anggaran revitalisasi dan reaktualisasi sentra PKL Pamekasan, biaya perencanaan untuk empat lokasi mencapai Rp186.270.000. Rinciannya, Sae Rassah sebesar Rp25.680.000, Sae Salera Rp70.050.000, Food Colony Rp70.050.000, dan eks PJKA Rp20.490.000.
Adapun anggaran konstruksi mencapai Rp3,7 miliar. Dana tersebut dialokasikan sebesar Rp400 juta untuk Sae Rassah, Rp1,5 miliar untuk Sae Salera, Rp1,5 miliar untuk Food Colony, dan Rp300 juta untuk eks PJKA.
Selain perencanaan dan konstruksi, terdapat anggaran pengawasan dengan total Rp115.253.000. Alokasi tersebut meliputi Rp15.413.000 untuk Sae Rassah, Rp43.850.000 untuk Sae Salera, Rp43.850.000 untuk Food Colony, dan Rp12.140.000 untuk eks PJKA.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Faridi, menyayangkan gagalnya revitalisasi empat sentra PKL tersebut meski anggaran telah tersedia. Menurutnya, proyek itu dibutuhkan masyarakat sehingga dinas terkait perlu dievaluasi secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Perihal SILPA itu memang sudah ketentuannya terhadap kegiatan yang tidak terlaksana atau dilaksanakan tapi ada sisa. Tetapi merancang anggaran untuk tidak digelar dan jadi SILPA itu sebuah kesalahan, karena masyarakat tidak menerima manfaat dari anggaran yang ada,” pungkasnya. (enk/nda)
