PAMEKASAN || KLIKMADURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menuntaskan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Seluruh laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) telah dibedah melalui rapat komisi sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.
Pembahasan tersebut dilakukan secara mendalam oleh masing-masing komisi dengan mengevaluasi capaian kinerja, efektivitas program, hingga realisasi penggunaan anggaran dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menegaskan bahwa pembahasan LPJ tidak hanya menjadi agenda administratif tahunan, tetapi merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana APBD benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
DPRD memiliki kewajiban untuk memastikan setiap anggaran yang telah dibelanjakan pemerintah daerah memiliki output yang jelas, tepat sasaran, dan sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama.
“Fokus utama kami adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki output yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” katanya.
DPRD juga memberikan empat catatan penting sebagai bahan evaluasi kinerja.
Pertama, realisasi serapan anggaran untuk memastikan target pelaksanaan APBD 2025 tercapai sesuai perencanaan. Kedua, kesesuaian program antara dokumen perencanaan dengan implementasi di lapangan.
Kemudian yang ke tiga, aspek efisiensi belanja juga menjadi perhatian agar pelaksanaan program tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Terakhir, DPRD juga mendalami berbagai kendala yang dihadapi masing-masing SKPD selama menjalankan program sebagai bahan penyusunan langkah perbaikan pada tahun berikutnya.
“Hasil pembahasan LPJ itu akan menjadi potret menyeluruh terhadap kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan sepanjang tahun anggaran 2025. Termasuk juga menjadi bahan evaluasi agar menjadi patokan dalam mengawal pelaksanaan APBD pada sisa tahun 2026 agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ucapnya.
Politisi dari partai berlambang Ka’bah itu berjanji akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif demi mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“DPRD berkomitmen menjaga integritas dalam proses pengawasan ini, untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat Pamekasan,” tandasnya. (ibl/nda).
